Gubernur Arinal Terima Penghargaan APE Karena Berhasil Mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender

LIDIK.ID , Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya (APE) Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur. Rabu, (13/10).

Penghargaan ini diberikan karena Lampung dinilai telah berhasil mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), dalam program dan kegiatannya.

“Terimakasih atas penghargaan yang diberikan, ini dalam rangka kita membangun kesetaraan gender dan kesamaan hak,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan terus berkomitmen mengenai PUG, karena terdapat dalam janji kerja dan misi Raykat Lampung Berjaya.

“Kita berkomitmen dan ini sesuai dengan janji kerja kita,” ungkapnya.

Diharapkan oleh Gubernur, Provinsi Lampung akan terus memberikan yang terbaik untuk meraih APE Kategori Mentor.

“Mudah-mudahan kedepan kita bisa menjadi kategori mentor,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),  menyampaikan apresiasi ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah dinilai berhasil dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender didalam program dan kegiatannya.

“APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender dan usaha-usaha melaksanakan strategi pengarusutamaan gender,” ujar Bintang.

Penghargaan ini harusnya diberikan pada tahun 2020, namun terkendala oleh Covid-19 yang akhirnya mengalami perubahan jadwal.

“Acara pemberian penghargaan APE ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) dimana Indonesia menjadi tuan rumah,” lanjutnya.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan penilaian APE telah dilakukan pada awal tahun 2020 lalu.

Faktor yang dinilai adalah sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi, termasuk proses Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Karena melibatkan beberapa instansi seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat termasuk DPRD,” ujar Fitri.

Fitri juga mendorong semua sektor untuk melaksanakan Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan terhadap gender.

“Seperti dari sisi tenaga kerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga pada saat peningkatan kapasitas kompetensi tenaga kerja, harus dipertimbangkan juga bagaimana perempuan dan laki-laki, jangan sampai ada ketimpangan,” pungkasnya.(

(MYG)