LIDIK.ID, Lampung Selatan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasilker) mendorong Kabupaten Lampung Selatan menjadi contoh penguatan otonomi daerah di Indonesia. Jum’at, (31/10/2025).
Dorongan itu disampaikan oleh Kepala Bidang Kerja Sama Pusfasilker Kemendagri, Maria Rezeria Nusianti, saat kegiatan Asistensi dan Peningkatan Program Daerah Binaan dalam pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
“Kami menilai Lampung Selatan memiliki potensi besar di sektor logistik, pariwisata, dan ketahanan pangan yang sangat strategis untuk dikembangkan melalui skema kerja sama daerah,” ujar Maria Rezeria.
Menurutnya, kegiatan asistensi ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam mendukung program prioritas nasional berbasis kolaborasi antarwilayah dan lintas sektor. Ia menegaskan, penguatan sinergi daerah menjadi bagian penting dari upaya memperkuat otonomi sekaligus pemerataan pembangunan nasional.
“Program asistensi ini sangat relevan dengan visi pembangunan nasional 2025–2045, yang menempatkan kerja sama daerah sebagai salah satu pilar utama otonomi,” katanya.
Maria menjelaskan, pelaksanaan asistensi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah mendorong daerah agar lebih optimal dalam menyusun regulasi dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Kami berharap asistensi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan, Setiawansyah, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai asistensi dari Kemendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi era digitalisasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis.
“Dalam konteks pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029, kerja sama daerah harus berbasis regulasi yang kuat agar hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Setiawansyah.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami tengah menyiapkan strategi baru agar sistem kerja sama daerah lebih efektif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan ke depan,” pungkasnya.***
(TRS).
Discussion about this post