LIDIK.ID , Bandar Lampung – Provinsi Lampung ditegaskan oleh Kementerian Koperasi dan UKM memiliki potensi yang besar untuk menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional. Dimana terdapat beberapa komoditas unggulan seperti gula, kopi, nanas, udang, beras, pisang, coklat, jagung dan masih banyak lainnya. Rabu, (08/09).
Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan, komoditas pangan unggulan yang dihasilkan dari Provinsi Lampung harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik dengan wadah koperasi. Ia yakin, di tangan potensi daerah ini dapat dikelola menjadi produk turunan yang mampu menciptakan nilai tambah di tangan koperasi.
“Pak Presiden telah memerintahkan kami (para menteri) untuk perkuat sektor pangan. Nah, Lampung jadi salah satu Provinsi yang punya potensi sangat besar untuk jadi lumbung pangan nasional. Maka pemerintah fokus membangun infrastruktur juga di Lampung karena kita ingin Lampung jadi pusat pangan nasional. Apalagi Gubernur Lampung ini orang pertanian, jadi cocok dan momentum yang sangat baik,” ungkapnya dalam acara Pengarahan Model Bisnis Pengembangan Koperasi Sektor Pangan di Hotel Novotel, Bandar Lampung.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa dunia akan menghadapi ancaman krisis pangan di tahun mendatang sebagaimana peringatan dari Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization (FAO).
Demikian upaya dalam mempecepat pembangunan di sektor pangan harus segera dilakukan agar Indonesia terhindar dari fase krisis pangan.
Teten berharap, koperasi di Lampung dapat ikut mewujudkan misi pemerintah tersebut.
Menurutnya, koperasi di Lampung khususnya di sektor pertanian memiliki masalah utama yakni skala usaha yang masih kecil. Akibatnya jumlah produksi yang dihasilkan tidak mampu mencapai skala industri.
Oleh karena itu, koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pertanian, diminta dapat bergabung dengan sektor lain yakni perkebunan dan perikanan. Dengan begitu, maka hasil produksi akan terjamin baik dari sisi kuantitas, kualitas dan aspek keberlanjutan.
“Karena itu ini momentum untuk kerjasama membangun koperasi pangan yang besar di Lampung ini. Maka konsep korporatisasi petani melalui koperasi adalah jawaban bagaimana petani perorangan yang punya lahan sempit itu dikonsolidasi melalui koperasi agar produknya bisa masuk skala ekonomi,” ujar Teten.
Teten mencontohkan keberhasilan pengelolaan koperasi peternakan sapi terbesar di Selandia Baru bernama Fonterra yang memiliki sekitar 15 juta ekor sapi. Peternak yang merupakan anggota koperasi hanya fokus mengurus sapi dan menjaga produksi susu. Sedangkan tugas koperasi yang mengurus pengolahan produk dan pemasarannya atau sebagai offtaker. Cara kerja seperti ini harus bisa diterapkan pada koperasi – koperasi di Indonesia agar bisa mewujudkan ketahanan pangan.
“Saat ini di banyak negara seperti di Belanda, Eropa dan Amerika yang mengelola sektor pangan bukan lagi korporasi tapi koperasi, jadi saya berharap di Lampung ini bisa lahir koperasi modern seperti itu,” tuturnya.
Teten menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah. Dimana saat ini. sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan pagu yang dinaikkan dan tingkat suku bunga rendah.
Pemerintah telah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Selain itu juga dilakukan perpanjangan subsidi bunga 3% sampai Desember 2021. Untuk pagu anggaran KUR 2021 adalah sebesar Rp253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan plafon yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp220 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah komitmen untuk memajukan sektor UMKM.
“Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM Kita masih 20%, dan kami ditargetkan untuk bisa menaikkan minimal menjadi 30% pada 2024 mendatang, oleh karena itu pagi KUR kita selalu naikkan dan ini akan terus naik sampai porsinya 30%,” tegas Teten.
Selanjutnya Teten mengatakan, ada beberapa lembaga yang bisa membantu koperasi seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB – KUMKM), dimana merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi di Indonesia.
Menurutnya, koperasi dapat mendapat banyak benefit jika mau memanfaatkan pembiayaan dari Satuan Kerja (Satker) di bawah Kemenkop UKM ini, seperti rendahnya suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional.
“Pembiayaan untuk koperasi selain dari Bank saat ini juga ada LPDB karena sekarang ini sudah tidak ada hibah tapi adanya dukungan pembiayaan murah. Maka koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai wilayah yang konsisten menjaga produktifitas sektor pangan. Menurutnya kerja sama yang dilakukan selama ini antara pemerintah pusat dan daerah sudah membuahkan hasil terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Bandarlampung menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi di terbesar dikontribusikan oleh sektor industri makanan dan minuman yang mencapai 35,88%.
Arinal menegaskan, pihaknya siap untuk mengelola produk-produk pertanian melalui koperasi asal dengan jaminan harga yang kompetitif oleh pemerintah pusat. Peranan koperasi akan diopitmalkan untuk dapat memproses produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan untuk dilakukan hilirisasi sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
“Produk-produk kita banyak yang berasal dari hulu seperti jagung, kopi, coklat, udang tapi mengapa kita tidak proses semua itu. Saya yakin, kerja sama yang erat kedepan saya siap laksanakan perintah Pak Menteri untuk diolah, saya akan minta koperasi yang berkelas untuk bekerja,” kata Arinal.
Diketahui sebelumnya, jumlah koperasi di Bandar Lampunf saat ini mencapai 5.653 unit. Dari jumlah itu koperasi yang aktif sebanyak 2.087 unit dengan jumlah anggota 2,2 juta orang. Total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi mencapai Rp4,41 triliun. Untuk memaksimalkan potensi koperasi tersebut, Pemprov Bandar Lampung akan mengupayakan untuk memetakan jenis usaha koperasi yang sama model bisnisnya untuk disatukan.
“Kita akan lakukan dalam kerangka kebijakan yang strategis untuk membangun sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur dulu. Jadi nantinya para petani tidak lagi kesulitan mengangkut hasil produksinya ketika infrastruktur sudah baik,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi, Kepala Bank Indonesia Bandar Lampung Budiyanto, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi.
Discussion about this post